MIO SUKABUMI SINDIR KERAS DINAS PU: Berhenti Mengaburkan Masalah, Kami Bedah Semua Program!
KASUS NEWS | SUKABUMI – Suara keras dan ketegasan disampaikan PD Media Independen Online (MIO) Indonesia Sukabumi Raya pasca mengikuti audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi, Senin (11/5/2026). Pihak MIO menyatakan kecewa mendalam karena dinilai gagal mendapatkan jawaban konkret dan memuaskan terkait persoalan bobroknya infrastruktur jalan serta kualitas aspal yang kerap dikeluhkan masyarakat sebagai "aspal umur jagung".
Ketua PD MIO Sukabumi Raya, Purwanto, SH., menegaskan bahwa kehadiran pihaknya dalam pertemuan tersebut murni mewakili keresahan masyarakat luas, dan menampik keras tuduhan atau anggapan yang menyebut gerakan ini memiliki kepentingan pribadi atau terselubung.
"Perlu kami tegaskan dan dicatat baik-baik oleh pihak Dinas PU: MIO datang ke sini membawa amanah dan keresahan masyarakat, bukan untuk mengemis anggaran apalagi mencari jatah proyek. Jangan coba-coba mengaburkan substansi pertanyaan kami dengan jawaban yang berputar-putar, tidak jelas, dan terkesan asal-asalan," ujar Purwanto dengan nada tinggi dan tegas.
Kekecewaan terhadap jawaban yang dinilai tidak sejalan dengan fakta di lapangan membuat sikap MIO semakin keras. Yulius, perwakilan MIO yang hadir dalam audiensi tersebut menyatakan, pihaknya tak akan lagi membuang waktu untuk konfirmasi lisan tambahan jika pola jawaban yang diberikan masih sama dan tidak memuaskan.
Langkah selanjutnya, tim MIO kini beralih sepenuhnya melakukan validasi langsung di lapangan secara independen. Tak hanya berhenti di Dinas PU, MIO Sukabumi Raya mengumumkan akan segera menggelar "Safari Pengawasan" ke dinas-dinas lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
"Jawaban yang kami dapatkan tadi sangat kabur dan tidak menjawab inti masalah. Kami putuskan tidak akan konfirmasi lagi secara lisan. Tim investigasi kami akan langsung turun cek fisik ke lokasi. Ingat, ini baru awal. MIO akan keliling ke dinas-dinas terkait lainnya, kami bedah satu per satu sejauh mana transparansi dan manfaat program mereka bagi rakyat," tegas Yulius.
Komitmen mengawal kepentingan publik dipertegas kembali oleh Yopi, jajaran pengurus MIO lainnya. Ia menegaskan, gerakan ini tak akan berhenti sebelum mendapatkan titik terang. Apabila hasil pengecekan lapangan ditemukan ketidaksesuaian fatal antara realisasi fisik dengan anggaran yang telah dicairkan, MIO berjanji tak akan segan menempuh jalur hukum.
"Masyarakat berhak tahu kemana uang pajak mereka mengalir dan digunakan untuk apa. Safari pengawasan ini adalah bukti nyata komitmen kami memastikan tidak ada lagi oknum yang bermain mata, curang, atau mengambil keuntungan pribadi di balik program pembangunan yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat," pungkas Yopi menutup pernyataan kerasnya.
Gerakan ini kini menjadi sorotan publik, dan masyarakat pun berharap keberadaan MIO dapat membuka tabir persoalan infrastruktur yang selama ini dianggap belum maksimal pembangunannya di Kabupaten Sukabumi.
[Hans]
