Paradigma "Tangkap-Manfaat", Kejaksaan Serahkan 4 Kapal Hasil Rampasan ke KKP
KASUS NEWS | JAKARTA – Langkah konkret penguatan penegakan hukum berbasis manfaat negara kembali ditegaskan. Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI resmi menyerahkan empat unit kapal hasil rampasan negara kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Seremoni penyerahan berlangsung di Gedung Mina Bahari IV, Kamis (16/4). Penyerahan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan simbol pergeseran paradigma penegakan hukum: dari sekadar menghukum, kini menuju pemulihan dan pemanfaatan aset untuk kepentingan publik.
Empat kapal yang diserahkan terdiri dari satu unit MV Run Zeng 03 (GT 870) yang berada di Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai mencapai Rp29,49 miliar.
Serta tiga kapal lainnya yang bersandar di Bitung, yakni FB. LB MV-01/23, FB. LB MV-02/23, dan FB Louie-04/85. Seluruhnya merupakan hasil rampasan dari para terpidana kasus perikanan ilegal.
Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Dr. Kuntadi, menegaskan bahwa setiap aset hasil tindak pidana membawa mandat hukum yang tidak berhenti pada vonis pengadilan.
“Aset negara harus dikelola secara optimal, terukur, dan memberi manfaat nyata. Penegakan hukum tidak boleh berhenti di putusan, tetapi harus berlanjut pada pemulihan yang berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Jaksa Agung RI terkait penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN). Aset tersebut kini resmi dialihkan untuk mendukung tugas dan fungsi KKP, khususnya dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Kuntadi juga mengingatkan pentingnya integritas agar aset ini tidak menimbulkan kerugian baru. “Penggunaan harus tepat sasaran, diawasi berkelanjutan, dan dijaga dari potensi penyimpangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dr. Pung Nugroho Saksono, menyambut baik sinergi ini sebagai bagian dari transformasi kebijakan nasional.
Kebijakan yang dikenal sebagai “Tangkap-Manfaat” kini menjadi wajah baru penegakan hukum. Jika sebelumnya kapal pelaku illegal fishing ditenggelamkan, kini aset tersebut dialihkan untuk mendukung ekonomi nelayan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama.
Ini membuktikan bahwa penegakan hukum di laut tidak hanya menyasar pelanggaran sumber daya, tetapi juga kejahatan kemanusiaan yang kerap tersembunyi.
Dengan penyerahan ini, Kejaksaan RI dan KKP mengirim pesan tegas: negara tidak hanya hadir untuk menghukum, tetapi juga memastikan setiap hasil penindasan kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata.
Penegakan hukum yang hidup bukan hanya soal vonis, tetapi tentang bagaimana keadilan dikembalikan menjadi kesejahteraan.
Editor : Hans
