PRESIDEN PRABOWO SIAP PANGKAS ANGGARAN POLISI DAN TNI UNTUK ATASI KEMISKINAN
KASUSNEWS | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya yang tegas dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan menghapus kelaparan di Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan namun penuh makna, Kepala Negara menyatakan kesediaan untuk melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk mengurangi anggaran sektor pertahanan dan kepolisian, jika hal tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Pernyataan ini disampaikan Presiden saat memberikan sambutan usai memimpin panen raya serentak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Jumat (17/7/2026).
"Kita harus hilangkan kelaparan, kita harus hilangkan kemiskinan. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," ujar Prabowo dengan nada tegas.
Menurut Presiden, kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan bagian integral dari strategi besar pemerintah dalam mempersiapkan Indonesia menuju status negara maju pada periode 2045–2050. Ia menilai bahwa kekuatan nasional tidak semata-mata diukur dari besarnya alokasi dana militer atau keamanan, melainkan dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan kuat.
"Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau rakyat sejahtera, seluruh rakyat akan membela bangsa ini," tegasnya.
Prabowo menjelaskan bahwa investasi pada kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan pemenuhan gizi adalah fondasi utama untuk menciptakan generasi muda yang mampu membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Tanpa rakyat yang sehat dan terdidik, alat-alat pertahanan canggih pun akan kehilangan maknanya.
Meski menyinggung potensi pengurangan anggaran, Presiden justru memberikan apresiasi tinggi kepada TNI dan Polri atas peran aktif mereka dalam membantu masyarakat melalui program-program non-operasional, seperti pembangunan ribuan jembatan desa dan penyediaan titik-titik air bersih.
Ia menekankan bahwa aparatur negara harus semakin hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya petani dan nelayan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan riil di lapangan.
"Kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI dan Polri harus mengatasi kesulitan rakyat. Mereka adalah institusi milik rakyat yang harus selalu hadir," pungkasnya.
Pernyataan Presiden ini diharapkan dapat menjadi arah baru bagi prioritas belanja negara, di mana kesejahteraan sosial ditempatkan sebagai prioritas utama keamanan nasional.
Editor: Hans
Sumber: BPMI Setpres
