BUPATI ASEP JAPAR PIMPIN RAPAT DINAS JUNI 2026: FOKUS PADA PAD, MBG, DAN LAYANAN KEPENDUDUKAN
KASUS NEWS | SUKABUMI – Bupati Sukabumi H. Asep Japar memimpin Rapat Dinas Bulan Juni 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/6/2026). Rapat yang dipandu Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman ini dihadiri Wakil Bupati H. Andreas, para kepala perangkat daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, hingga camat se-Kabupaten Sukabumi.
Rapat dibuka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Sukabumi dan Institut Citra Buana Indonesia terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dilanjutkan pula kerja sama Dinas Pertanian dengan Fakultas Pertanian IPB untuk implementasi riset guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Pemkab juga menyerahkan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, sebelum beralih ke pemaparan capaian kinerja BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan Disdukcapil.
Dalam arahannya, Bupati H. Asep Japar mengungkapkan rasa syukur atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya. Ia menegaskan capaian ini harus dipertahankan melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel.
Bupati juga meminta jajaran pemda mendukung penuh program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang membutuhkan keterlibatan aktif hingga tingkat desa. Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menyoroti masih rendahnya pertumbuhan dan mendesak setiap OPD menggali potensi agar pendapatan tidak stagnan.
"PAD jangan jalan di tempat. Setiap OPD harus mampu melihat dan mengembangkan potensi yang ada agar pendapatan daerah terus meningkat," tegasnya.
Selain itu, Bupati menekankan percepatan layanan administrasi kependudukan. Ia menginstruksikan para camat melakukan jemput bola bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik, mengingat dokumen ini menjadi syarat akses layanan publik termasuk BPJS.
Sementara itu, Wakil Bupati H. Andreas menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang tengah berlangsung, berharap prosesnya berjalan aman, tertib, dan transparan. Ia juga mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui kolaborasi menyeluruh mulai dari desa, kecamatan, hingga Badan Pendapatan Daerah, terutama di wilayah dengan realisasi rendah.
"Optimalisasi pendapatan PBB membutuhkan kolaborasi menyeluruh mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga Badan Pendapatan Daerah," pungkasnya.
(Hans)
