PRESIDEN PRABOWO INSTRUKSIKAN PPATK JAGA TRANSFARANSI KEUANGAN NEGARA
KASUS NEWS | BOGOR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menggelar pertemuan strategis di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (3/5/2026). Kali ini, Kepala Negara menerima kedatangan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Pertemuan yang berlangsung intensif mulai dari siang hingga malam hari tersebut merupakan bagian dari agenda rutin bulanan pemerintah untuk memantau kesehatan keuangan negara.
Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya.
“Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi,” tulis Seskab Teddy dalam keterangannya.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap transaksi keuangan negara serta penguatan sistem pengawasan aliran dana. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.
“Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah,” jelasnya.
Pemerintah menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak boleh sekadar administrasi, melainkan harus benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menitipkan pesan agar setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab.
“Presiden menegaskan agar setiap anggaran disalurkan secara tepat sasaran dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan program juga harus dilakukan tepat waktu agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” tegas Seskab Teddy.
Langkah sinergi dengan PPATK ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Melalui pengawasan yang ketat, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal, baik di pusat maupun daerah, benar-benar bekerja untuk kepentingan dan kemajuan bangsa.
(BPMI Setpres)
