Dari Citra "Superhero" hingga Warisan Majapahit: Harapan Rakyat Sukabumi pada Reforma Agraria di Tengah Skandal Lahan
KASUS.WEB.ID | SUKABUMI – Dinamika politik tanah air beberapa bulan terakhir diwarnai oleh dua narasi besar: dugaan skandal penguasaan tanah negara oleh oknum pejabat demi kepentingan oligarki, dan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto melalui perombakan kabinet (reshuffle). Di tengah situasi tersebut, masyarakat Kabupaten Sukabumi menaruh harapan besar agar program Reforma Agraria dapat berjalan adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil.
Skandal ATR/BPN dan Penantian Rakyat
Perhatian publik tersita pada terungkapnya dugaan kasus penyerahan tanah negara kepada oligarki oleh sejumlah oknum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ironisnya, hal ini terjadi ketika Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, sempat menjadi sorotan karena mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di saat para pejabat sibuk dengan drama hukum dan pencitraan, rakyat kecil yang telah lama memanfaatkan tanah negara justru gigit jari menanti kejelasan hak atas tanah mereka melalui program Reforma Agraria. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa oligarki terus mencaplok aset negara, membiarkan masyarakat hidup dalam ketidakpastian hukum.
Reshuffle Kabinet: Peluang Baru bagi Reforma Agraria
Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto—yang kerap dicitrakan sebagai sosok tegas layaknya "superhero"—melakukan perombakan pada sejumlah jabatan strategis, termasuk di lingkungan kepolisian dan kementerian terkait.
Salah satu poin penting dalam reshuffle ini adalah pengangkatan Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Langkah ini menimbulkan optimisme baru, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Sukabumi, agar pejabat baru tersebut mampu membawa solusi nyata sesuai amanat konstitusi, bukan sekadar melanjutkan drama politik tanpa bukti.
Tantangan Konkret di Lapangan: Kolaborasi Pusat dan Daerah
Publik kini menanti kolaborasi konkret antara pemerintah pusat dan daerah. Di tingkat lokal, peran Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (Bupati Sukabumi) dan Tim Pendataan Tanah Terlantar (yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi) menjadi sangat krusial.
Pertanyaan besarnya adalah: Bisakah mereka menerbitkan alas hak tanah dalam program Reforma Agraria tanpa pengecualian atau intervensi pihak tertentu?
Negara harus hadir sebagai pelindung ketika tanah Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB)—baik milik swasta maupun BUMN—telah bertahun-tahun dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Legalitas formal HGU/HGB tidak boleh dijadikan tameng oleh oligarki untuk memperjualbelikan tanah negara sambil mengabaikan hak-hak rakyat yang sudah mendiami lahan tersebut secara turun-temurun.
Sekongkol Mafia Tanah Harus Dihentikan
Dugaan sekongkol antara mafia tanah dan oknum di internal ATR/BPN harus menjadi perhatian mendesak bagi jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tata kelola keuangan dan sumber daya negara tidak boleh lagi disetir demi kepentingan segelintir orang, sementara rakyat taat membayar pajak namun terlantar hak-haknya.
Pelantikan pejabat baru diharapkan tidak sekadar menjadi lakon simbolis, melainkan aksi nyata. Cerminan kemajuan bangsa terletak pada terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat demi kesejahteraan yang dijamin undang-undang.
Refleksi Sejarah: Mencari Pemimpin Sejati
Rakyat Indonesia memiliki memori kolektif tentang pemimpin besar, seperti era kejayaan Kerajaan Majapahit, di mana raja tidak hanya berkuasa, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan pengaruh negeri hingga ke mancanegara. Sejarah mencatat para pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya.
Hari ini, masyarakat seolah menanti figur "superhero" modern atau pemimpin dengan visi sebesar Raja Majapahit—sosok yang mampu membersihkan korupsi, melawan oligarki, dan mengembalikan kedaulatan agraria kepada rakyat. Hingga saat itu tiba, penantian akan keadilan agraria di Sukabumi dan seluruh Indonesia masih terus berlanjut.
(Redaksi)
