KONDISI RUMAH DINAS RSUD PALABUHANRATU MEMPERIHATINKAN, REHABILITASI TERTUNDA AKIBAT KETERBATASAN ANGGARAN
KASUS.WEB.ID | SUKABUMI – Kondisi rumah dinas bagi tenaga medis dan karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, terlihat sangat memprihatinkan. Berdasarkan pantauan awak media pada Senin (7/9/2026), sejumlah bangunan hunian tersebut menunjukkan tanda-tanda kerusakan fisik yang cukup parah, mulai dari atap bocor, dinding retak, hingga fasilitas sanitasi yang kurang layak.
Fakta di lapangan ini kontras dengan rencana rehabilitasi yang sejatinya sudah diagendakan berdasarkan informasi yang dihimpun masuk dalam perencanaan sejak tahun 2024. Namun, hingga memasuki tahun 2026, realisasi perbaikan tersebut belum juga terealisasi, sehingga kondisi bangunan kian mengkhawatirkan bagi para penghuninya.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang pejabat struktural di RSUD Palabuhanratu yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku bahwa perencanaan rehabilitasi rumah dinas memang telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahunnya. Namun, realisasinya sering kali terbentur pada keterbatasan anggaran dan penentuan skala prioritas.
"Idealnya, apa yang direncanakan harus mencapai kondisi ideal dengan konsekuensi adanya anggaran yang tersedia. Namun dalam praktiknya, selalu ada tarik-menarik kebutuhan karena anggaran terbatas," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2026).
Pejabat tersebut menjelaskan bahwa RSUD sebagai instansi pelayanan publik wajib mendahulukan anggaran untuk layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya pasien. Sementara itu, rumah dinas dikategorikan sebagai sarana prasarana penunjang internal pegawai.
"Prioritas utama kami adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ada bagian sarana prasarana yang berdampak langsung pada pasien, dan ada yang hanya untuk internal seperti rumah dinas. Karena keterbatasan dana, maka terjadi penundaan atau pengutamaan pada sektor yang lebih mendesak," jelasnya.
Meski mengakui kondisi bangunan yang memburuk, pihak manajemen RSUD menegaskan aspek keselamatan penghuni. Pejabat tersebut menyatakan bahwa jika kondisi rumah dinas dinilai sudah tidak layak huni dan membahayakan keselamatan serta keamanan, maka petugas yang menempati diminta untuk segera pindah atau meninggalkan bangunan tersebut.
"Kami akui kondisinya mengkhawatirkan. Namun, demi keselamatan, jika memang sudah tidak layak, kami minta penghuninya untuk tidak menempati lagi," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya secara rutin telah mengusulkan penambahan anggaran rehabilitasi infrastruktur ke Pemerintah Daerah. Namun, tidak semua permohonan dapat dikabulkan sepenuhnya akibat ketatnya seleksi anggaran daerah.
"Dalam lima tahun terakhir, kami memang menerima bantuan, namun angkanya tidak signifikan. Sebagian besar bantuan yang masuk berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi, yang mana penggunaannya terfokus pada pengadaan alat kesehatan, bukan renovasi bangunan hunian," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan kapan tepatnya rehabilitasi rumah dinas tersebut akan dilaksanakan, sementara para tenaga medis masih harus bertahan dengan fasilitas hunian yang seadanya.
(Hans)
