Jelang HUT Kemerdekaan, DPRD OKU Bersama Pimpinan Daerah Nobar Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Secara Virtual
KASUSNEWS | BATURAJA, 14 Agustus 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menggelar kegiatan menonton bareng (nobar) pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disimak secara virtual pada Jumat, 14 Agustus 2026. Kegiatan ini berpusat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten OKU dan berlangsung dengan penuh kekhidmatan serta semangat kebangsaan yang tinggi.
Acara dipimpin langsung oleh Ketua DPRD OKU H. Sahril Elmi, S.H., yang didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD OKU H. Rudi Hartono, S.E. Turut hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut Bupati OKU H. Teddy Mirwansyah, S.STP., MM., M.Pd., beserta Wakil Bupati OKU H. Marjito Bachri.
Dari unsur jajaran Forkopimda, hadir pula perwakilan masing-masing instansi: Kapolres OKU diwakili oleh Wakapolres OKU, Kompol Hendro Sumarno; Kejaksaan Negeri OKU diwakili oleh Kasi Intel Muhammad Riska, S.H., M.H.; sedangkan Ketua Pengadilan Agama diwakili oleh Nuniek Hadayani.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD OKU H. Sahril Elmi, S.H. menegaskan betapa pentingnya bagi seluruh jajaran pemerintahan dan lembaga legislatif untuk mendengarkan secara langsung arahan serta kebijakan yang disampaikan oleh Kepala Negara.
"Kegiatan yang kita laksanakan hari ini bertujuan agar seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan di tingkat daerah dapat berjalan beriringan, selaras, dan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Mendengarkan langsung capaian-capaian kinerja serta hal-hal yang menjadi prioritas pemerintahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sangatlah penting untuk kita pahami bersama. Semua ini kita lakukan demi kemajuan bangsa dan negara secara menyeluruh, serta demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten OKU pada khususnya," tegas Sahril Elmi.
Kegiatan nobar ini berlangsung tertib dan lancar dari awal hingga selesai, sekaligus menjadi wujud kesatuan pandangan dan langkah antara lembaga legislatif serta eksekutif dalam menyikapi arah pembangunan nasional yang telah digariskan oleh pemerintah pusat.
( Amel )
