MELEDAK! Pepen Kobra: Tahun Lalu Bisa, Kenapa Sekarang Dilarang? Ada Apa dengan Sekda?
KASUS NEWS | SUKABUMI – Suasana memanas di depan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi pada saat berlangsungnya seleksi para finalis calon Putri Nelayan 2026. Ketua Umum Panitia Hari Nelayan Nasional ke-66, Pepen Supendi yang akrab disapa Pepen Kobra, meluapkan kekesalannya dihadapan para awak media lantaran izin lokasi untuk Bazar UMKM dan Pasar Rakyat diduga sengaja dipersulit.
Padahal, acara besar ini tinggal menghitung hari, tepatnya akan digelar pada 10 Mei 2026 mendatang.
Dengan nada tinggi dan penuh keheranan, Pepen mempertanyakan kebijakan yang dinilai tidak masuk akal.
"Tahun yang lalu kegiatan Hari Nelayan juga dilaksanakan di tempat yang sama, yaitu Alun-Alun Gadobangkong. Bahkan saat itu saya sendiri yang menjabat sebagai Sekretaris Umum dan acaranya berjalan lancar, sukses, dan tidak ada masalah," ujar Pepen dengan nada kesal.
Lebih lanjut Pepen menuturkan, apabila pihak Pemda beralasan khawatir takut terjadinya abrasi, kenapa tahun lalu bisa dilaksanakan dan izin lokasi dikeluarkan padahal lokasinya sama dengan yang sekarang(alun-alun Gadobangkong)?
Padahal dari mulai Bupati, Sekda, dan bahkan Kepala Dinasnya pun masih sama antara tahun lalu dengan yang sekarang.
"Terus kenapa tahun ini, ketika giliran saya yang menjadi Ketua Umum, pihak Pemda dalam hal ini Bapak Sekda justru terkesan tidak mengizinkan? Ada apa sebenarnya? Apa ada yang ditutup-tutupi?" serunya mempertanyakan.
Pepen menegaskan, secara administrasi di tingkat masyarakat, semua sudah beres.
"Kami sudah mendapatkan izin lingkungan dari RT dan RW setempat. Warga pun setuju. Tapi anehnya, izin resmi dari pemerintah daerah sampai sekarang belum juga keluar dan terkesan dipersulit," tambahnya.Lebih jauh, Pepen menyayangkan sikap yang dianggap menghambat ini, mengingat event Hari Nelayan Nasional di Kabupaten Sukabumi sudah terbukti berkualitas kelas nasional.
"Selama 3 tahun berturut-turut yaitu 2023, 2024, dan 2025, Kabupaten Sukabumi mendapatkan penghargaan bergengsi Kharisma Event Nusantara (KEN). Bahkan pada tahun 2025 lalu, kita mendapatkan sertifikat penghargaan dari Disparbud Provinsi Jawa Barat sebagai 'Penyelenggara Event Terbaik 2025'," bebernya bangga.
"Event ini sudah menjadi brand besar Sukabumi, kenapa justru dihambat?" tegasnya.Pepen khawatir, jika izin ini terus tertunda, maka persiapan acara akan kacau dan ratusan pelaku usaha yang sudah mendaftar bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan suport akan kecewa.
Ia pun menuntut adanya kejelasan segera dari pihak Sekda agar acara untuk rakyat ini tidak jadi korban ego sektoral atau kebijakan yang tidak berpihak.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi terkait keluhan yang dilontarkan panitia.
(Hans)


