Kualitas Diragukan! Proyek Jalan Rp 34 Miliar di Cikidang Diduga Tak Sesuai Standar Teknis & Minim Pengawasan
KASUS NEWS | SUKABUMI – Proyek rekonstruksi perbaikan jalan provinsi di wilayah Kecamatan Cikidang yang digadang-gadang menjadi solusi konektivitas menuju Palabuhanratu, kini justru menuai kritik pedas. Pekerjaan yang dijalankan oleh PT Marko Wijaya Mandiri ini bernilai fantastis mencapai Rp34.218.123.180 dengan masa pengerjaan 195 hari kalender, namun diduga sarat kejanggalan teknis dan prosedural.
Program pembangunan infrastruktur ini sejatinya bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keselamatan, mengingat ruas jalan Cikidang merupakan akses vital yang setiap hari dilalui kendaraan berat membawa material hingga 50 ton lebih menuju lokasi proyek Geotermal Gunung Salak. Namun, realita di lapangan menunjukkan indikasi yang jauh dari harapan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, ditemukan sejumlah titik pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi standar teknis. Salah satunya adalah pelapisan ulang yang diduga tidak menggunakan perekat atau tack coat sebagai pengikat antara lapisan lama dan baru.
Selain itu, teknik pemadatan yang hanya menggunakan alat steam roller 4 ton dinilai sangat tidak wajar dan tidak sesuai spesifikasi untuk jalan kelas utama yang menampung beban sangat berat.
"Teknis kegiatan yang asal-asalan, pemadatan hanya pakai alat 4 ton, ini sangat meragukan. Bagaimana bisa bertahan lama jika melintas truk 50 ton?" ungkap salah satu pengamat yang memantau lokasi.
Kejanggalan semakin terlihat pada papan informasi proyek yang terpasang. Nama konsultan pengawas yang seharusnya wajib ada justru hilang atau tidak dicantumkan.
Ini memunculkan pertanyaan besar terkait transparansi. Bahkan, selama proses pengerjaan berlangsung, awak media tidak pernah melihat adanya pengawas atau penanggung jawab yang berjaga di lapangan.
Melihat kondisi tersebut, publik meminta agar pihak berwenang segera bertindak. Ditekankan agar Inspektorat, BPK, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) ikut melakukan pengawasan ketat.
"Uang ini berasal dari pajak rakyat, pajak kendaraan. Kami minta agar jalan di Jawa Barat benar-benar lancar dan berkualitas sesuai harapan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM)," tegas sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Marko Wijaya Mandiri selaku pelaksana maupun pihak UPTD Wil II yang membidangi belum memberikan klarifikasi resmi.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran besar akan potensi kerugian negara dan bahaya keselamatan bagi pengguna jalan. Proyek puluhan miliar rupiah ini diharapkan bukan hanya menjadi proyek fiktif atau jalan yang cepat rusak, melainkan benar-benar menjadi infrastruktur yang membanggakan.
"Pak Dedi gimana ini? Nilai kontrak besar, tapi kualitas dan pengawasan dipertanyakan," seru masyarakat.
(Kontributor : IF)
