SPPG JAYANTI DAN PATUGURAN PENUHI PANGGILAN PEMDES BUNIWANGI UNTUK BERIKAN KLARIFIKASI PROGRAM MBG
KASUS NEWS | SUKABUMI - Satuan Pengelola Pangan dan Gizi (SPPG) Jayanti dan SPPG Patuguran telah memenuhi panggilan dari Pemerintah Desa (Pemdes) Buniwangi untuk memberikan klarifikasi terkait berbagai pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat seputar penyelenggaraan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah desa tersebut.
Rapat klarifikasi yang berlangsung di Ruang Rapat Pemdes Buniwangi pada Senin, 2 Februari 2026 ini dihadiri oleh perwakilan kedua SPPG yaitu Kasatpel dan perwakilan Yayasan Mitra, Kepala Desa Buniwangi, Ketua BPD, Babinkamtibmas, Bidan Desa, perwakilan Kader Posyandu, serta perwakilan Tokoh Masyarakat.
Kepala Desa Buniwangi menyampaikan bahwa pemanggilan ini dilakukan sebagai bentuk tanggapan atas beberapa keluhan dan informasi yang masuk dari warga terkait kualitas, jadwal penyampaian, serta distribusi menu MBG di desa.
"Kami mengundang kedua SPPG untuk membahas secara terbuka berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat. Tujuan utama adalah untuk memastikan program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal," ujar Kades Buniwangi dalam sambutannya.
Perwakilan SPPG Jayanti menjelaskan secara rinci mengenai proses pengadaan bahan makanan, standar mutu yang diterapkan, serta jadwal penyampaian yang telah ditetapkan. "Kami memastikan setiap tahapan dari pengadaan hingga penyajian memenuhi standar keamanan pangan. Untuk wilayah Buniwangi, kami juga telah bekerja sama dengan kader posyandu setempat untuk memastikan distribusi berjalan lancar," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan SPPG Patuguran, Boris memberikan klarifikasi terkait dugaan adanya telur busuk yang dibagikan di wilayah Buniwangi sehingga menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat, serta ketidaksesuaian kuantitas dan variasi menu yang disampaikan sebelumnya.
Ia menuturkan, bahwa telur tersebut bukanlah busuk, melainkan itu merupakan telur yang sengaja diolah dengan proses rendang yang menggunakan rempah-rempah untuk menghasilkan rasa dan aroma yang enak. Namun disayangkan, masyarakat menilai bahwa itu merupakan telur busuk.
"Ini sebetulnya hanya kesalahfahaman saja, mungkin masyarakat menilai tampilan telur berwarna agak hitam dan menguning serta retak dikiranya busuk, padahal itu merupakan telur hasil pindang", ungkap Boris.
Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu perwakilan kader Posyandu bahwa telur tersebut bukannya busuk, hanya saja tampilannya yang retak-retak dan menguning sehingga terlihat seperti telur busuk. "Setelah dimakan oleh balita ternyata bukan busuk, justru rasanya enak dan wangi aromanya", ujar kader Posyandu.
Dalam kesempatan tersebut, Pak Dachi selaku tokoh masyarakat sekaligus advokat mengangkat poin penting terkait pengelolaan keuangan program. Ia meminta kepada para pengelola dapur MBG agar menu yang disajikan dapat disesuaikan dengan harga flat yang telah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). "Harga flat ini ditetapkan sebagai standar untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran dan kesetaraan kualitas menu di seluruh wilayah. Kami mengharapkan pengelola dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan tersebut," ujar Pak Dachi.
Menanggapi hal tersebut, PIC SPPG Patuguran memberikan klarifikasi terkait rincian harga flat yang menjadi perhatian. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diadakan di Bogor, harga per porsi yang disebutkan sebesar Rp15.000 rupiah sebenarnya terdiri dari dua komponen. "Sebesar Rp10.000 rupiah dialokasikan khusus untuk biaya pembuatan menu makanan, sedangkan sisanya sebesar Rp5.000 rupiah digunakan untuk biaya operasional, termasuk transportasi, penyimpanan, serta perawatan peralatan dapur MBG," jelasnya.
Sebagai langkah konkret, kedua pihak SPPG menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh yang mencakup tiga aspek utama program MBG. Pertama, evaluasi terhadap pemenuhan kandungan gizi pada setiap menu untuk memastikan sesuai dengan standar yang ditetapkan BGN. Kedua, evaluasi terhadap penerapan flat harga tiap porsi serta alokasi anggaran untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan dana. Ketiga, evaluasi terhadap sistem pendistribusian untuk memperbaiki jadwal dan menjamin kesinambungan penyampaian menu ke seluruh penerima manfaat di wilayah Buniwangi.
Pada akhir rapat, kedua belah pihak menyepakati untuk membangun koordinasi bersama antara Pemdes Buniwangi, kedua SPPG, dan kader masyarakat untuk melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan program MBG. Perwakilan SPPG Jayanti menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Buniwangi dan Tokoh Masyarakat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan klarifikasi serta atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan dalam pelaksanaan program MBG di wilayah Buniwangi.
(Hans)
