Polemik Pemberitaan Pembangunan MCK di Kecamatan Cikakak Soroti Etika Media dan Transparansi Publik
Kasus.web.id | Sukabumi – Polemik pemberitaan mengenai pembangunan MCK yang bersumber dari anggaran dana desa di salah satu desa di Kecamatan Cikakak kembali menjadi perhatian publik. Persoalan ini bermula dari unggahan akun media sosial Facebook @Endichasetia, yang menyoroti dugaan ketidaktransparanan dalam pelaksanaan pembangunan di desa tersebut.
Unggahan itu kemudian menjadi dasar pemberitaan oleh portal media kasus.web.id dan memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Tak lama berselang, muncul pemberitaan baru berupa klarifikasi yang dimuat oleh media online nasional, nasionalkini.com, dengan sumber yang sama.
Yang menjadi sorotan, klarifikasi tersebut diterbitkan di media yang berbeda dari pemberitaan awal. Kondisi ini menimbulkan kesan adanya upaya membenturkan antara satu media dengan media lainnya. Dugaan pun mengarah pada keterlibatan pihak pemerintahan desa berinisial GI, yang dinilai berusaha mengarahkan opini publik melalui perbedaan saluran media.
Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan etika jurnalistik dalam pengelolaan informasi publik. Klarifikasi yang seharusnya menjadi sarana pelurusan fakta justru berpotensi menimbulkan persepsi yang membingungkan, bahkan memunculkan konflik di kalangan insan pers itu sendiri.
Dalam konteks ini, profesionalisme dan solidaritas antar wartawan menjadi hal penting untuk dijaga. Dunia pers diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan pihak tertentu yang berpotensi memecah belah sesama media. Wartawan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga independensi pemberitaan dan tidak terjebak dalam praktik adu domba yang bisa mengaburkan persoalan utama, yakni dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa media harus berdiri di atas prinsip kebenaran dan keadilan informasi. Etika jurnalistik harus menjadi pedoman utama dalam menghadapi situasi di lapangan, terutama ketika pemberitaan menyangkut kepentingan publik dan penggunaan anggaran negara di tingkat desa.
(Redaksi)
